Kemandirian Fisioterapi

WCPT meyakini bahwa seorang fisioterapis, sebagai profesi yang mandiri, harus memiliki kebebasan untuk melaksanakan penilaian dan pengambilan keputusan secara profesional, di mana pun ia melakukan praktek fisioterapi, selama hal tersebut masih dalam pengetahuan, kompetensi dan ruang lingkup praktik fisioterapi.

Fisioterapis bekerja sebagai praktisi yang mandiri sekaligus sebaga anggota tim layanan kesehatan, dan patuh terhadap terhadap prinsip-prinsip etika WCPT, kode etik dan best practice di negara tempat ia melakukan praktek fisioterapi. Fisioterapis mampu bertindak sebagai praktisi kontak pertama, dan pasien/klien dapat meminta langsung layanan fisioterapi tanpa harus ada rujukan dari profesi kesehatan lainnya, meliputi promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan/penilaian, evaluasi, intervensi/penanganan dan evaluasi hasil. Tindakan seorang fisioterapis adalah tanggung jawab sendiri, dan keputusan profesional yang ia buat tidak dapat dikontrol atau diganggu gugat oleh yang mempekerjakannya, profesi kesehatan lain atau pihak mana pun.

Selain menjelaskan kemandirian fisioterapis, Deskripsi WCPT tentang fisioterapi menyatakan bahwa prinsip etika mengharuskan fisioterapis untuk menghargai kebebasan pasien/klien atau wali dalam mencari layanan fisioterapi.

 WCPT mendorong organisasi anggotanya untuk mendukung dan mengupayakan:

• Pemenuhan persyaratan pendidikan profesi dasar fisioterapi yang berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan oleh WCPT 
•  Pengakuan pemerintah dan profesi lain tentang fisioterapi sebagai suatu profesi yang mandiri
• Pasien / klien memiliki akses langsung ke fisioterapi dan layann fisioterapi yang membolehkan adanya rujukan sendiri dari pasien (self-referall)
• Pelaksanaan prosedur yang menunjang pengorganisasian fisioterapi secara mandiri dan bertanggung jawab

Di Indonesia, kemandirian profesi fisioterapi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2013

Sumber:   

1. WCPT
2. IFI